Pangandaran, inakor.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pengurus harian dan pleno terkait perkembangan aplikasi MBA, Selasa (10/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat DPD Partai Golkar Pangandaran sekitar pukul 10.00 WIB.

Rakor digelar berdasarkan surat undangan resmi bernomor 002/DPD-II/GOLKAR/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Pangandaran M. Taufik Martin dan Sekretaris Idad Risyadi.

banner 336x280

Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran, M. Taufik Martin, mengatakan rapat tersebut dilakukan sebagai langkah internal partai untuk menyamakan persepsi dan menentukan sikap terhadap isu yang berkembang di masyarakat.

“Rakor ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik partai. Kami ingin seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama serta menyiapkan langkah yang konstruktif untuk membantu masyarakat,” ujar Taufik usai Rakor.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang bagi pengurus untuk bertukar informasi sekaligus merumuskan langkah ke depan, terutama dalam menghadapi isu yang berpotensi berdampak luas terhadap warga.

“Koordinasi internal ini penting agar sikap partai tetap terarah dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat,” katanya.

Terkait kabar yang menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Golkar, Taufik menegaskan partai memilih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian sebelum mengambil langkah organisatoris.

“Kami tidak ingin Partai Golkar tercemar dengan hal-hal yang belum jelas. Lebih elegan jika kita menunggu kabar resmi dari kepolisian mengenai status hukumnya, apakah pidana atau perdata,” tegasnya.

Ia juga mengklarifikasi bahwa operasional unit usaha MBA merupakan ranah personal dan tidak berkaitan dengan instruksi maupun kebijakan partai.

“Sampai saat ini, kami melihat itu sebagai aktivitas pribadi, bukan kebijakan partai. Kami pun baru mengetahui adanya gejolak terkait persoalan ini menjelang rapat paripurna pada 5 Februari lalu,” imbuhnya.

DPD Partai Golkar Pangandaran, lanjutnya, masih terus memantau perkembangan kasus yang disebut-sebut melibatkan kader, sembari menunggu kepastian proses hukum dari aparat berwenang.

 

Korban MBAstrack Beberkan Modus: Tugas Kirim Foto, Dana Akhirnya Menghilang

 

Seorang korban dugaan investasi bodong aplikasi MBAstrack, Dede Kusmawan (44), membeberkan modus yang diduga menjerat ribuan warga di Kabupaten Pangandaran.

Menurut Dede, aplikasi tersebut menawarkan cara memperoleh uang secara mudah dengan pekerjaan sederhana yang hanya membutuhkan ponsel dan kuota internet. Tawaran tersebut dikemas dengan narasi membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Awalnya kami dijanjikan kerja yang mudah dengan penghasilan cepat. Cukup pakai ponsel, kirim foto hotel, lalu konfirmasi di aplikasi, langsung dapat upah,” ujar Dede kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, aplikasi MBAstrack disebut bergerak di bidang periklanan hotel. Para anggota diberi tugas mengirimkan foto hotel, kemudian mengunggahnya ke aplikasi untuk mendapatkan komisi.

Kemudahan sistem itulah yang membuat banyak orang tertarik bergabung. Dede menyebut, korban tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga dari berbagai profesi, termasuk guru, anggota DPRD, hingga aparat.

“Banyak yang tergiur karena terlihat mudah dan awalnya memang ada penarikan dana, jadi orang makin percaya,” katanya.

Dede sendiri bergabung sejak 8 Desember 2025. Namun, setelah lebih dari dua bulan berjalan, ia mulai menyadari adanya kejanggalan ketika seluruh anggota diminta melakukan deposit.

“Semua member diarahkan untuk deposit. Awalnya penarikan masih bisa, tapi lama-lama tidak bisa sama sekali,” ungkapnya.

Ia menuturkan, penarikan dana terakhir seharusnya dilakukan pada Senin (9/2/2026) pukul 09.30 WIB. Namun, proses tersebut gagal, bahkan aplikasi tidak lagi dapat diakses hingga saat ini.

“Seharusnya penarikan pagi itu, tapi gagal. Setelah itu aplikasi tidak bisa dibuka lagi,” ujarnya.

Dede memperkirakan jumlah anggota MBAstrack di Kabupaten Pangandaran mencapai lebih dari 1.000 orang. Ia sendiri mengaku membawahi 84 anggota dengan total nilai deposit lebih dari Rp100 juta.

“Deposit tiap orang berbeda-beda, ada yang Rp4,5 juta sampai Rp13,5 juta. Di aplikasi saldonya terlihat besar, dari ratusan ribu sampai ratusan juta, tapi sekarang semuanya tidak bisa dicairkan,” kata Dede.**

 

(AW/ AG) 

banner 336x280