Pangandaran, inakor.id – Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pangandaran, Muhlis Nawawi Aziz, menyampaikan refleksi satu tahun pemerintahan Bupati Citra Pitriyami dan Wakil Bupati Ino Darsono. Refleksi tersebut memuat sejumlah catatan yang dibagi ke dalam rapor hijau dan rapor merah terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Pangandaran.
Muhlis menegaskan, sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, GP Ansor memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, pihaknya tidak menyoroti persoalan fiskal dan defisit anggaran secara mendalam karena dinilai sebagai persoalan warisan pemerintahan sebelumnya.
“Yang menjadi perhatian kami adalah ada atau tidaknya progres penyelesaian. Kalau ada progres, tentu menjadi catatan baik,” ujarnya melalui pesan Whatsapp, Kamis (26/2/2026).
Dari sisi pola kepemimpinan, Muhlis menilai Bupati Citra menunjukkan sikap responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kehadiran langsung di tengah warga, termasuk saat terjadi bencana maupun kebutuhan bantuan sosial seperti rumah tidak layak huni (rutilahu), dinilai menjadi modal penting dalam membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.
Di sektor pariwisata, PC GP Ansor mencatat adanya progres pembenahan, terutama terkait penataan limbah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan pengelolaan parkir di kawasan wisata. Muhlis menyebut langkah tersebut sebagai perkembangan positif, meski belum mencapai hasil maksimal.
Ia juga mengingatkan pentingnya penanganan persoalan lingkungan di sekitar kawasan wisata, termasuk dugaan pembuangan limbah hotel ke laut, saluran air tersumbat, hingga genangan saat hujan deras. Selain itu, wilayah resapan air di kawasan Grand Pangandaran dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak terganggu oleh pembangunan.
Dalam bidang pendidikan, Muhlis mengapresiasi program pendidikan karakter yang memadukan pendidikan formal, keagamaan, dan budaya. Menurutnya, kebijakan tersebut relevan untuk membentengi generasi muda di daerah wisata yang rentan terhadap pengaruh lintas budaya.
Sementara di sektor kesehatan, PC GP Ansor menilai terdapat kemajuan dalam penataan fasilitas, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Layanan cuci darah yang kini tersedia di RSUD Pandega disebut sebagai capaian penting karena memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus ke luar daerah.
Meski demikian, Muhlis juga menyampaikan sejumlah catatan rapor merah. Salah satunya terkait dinamisasi pemerintahan yang dinilai belum berjalan optimal antara eksekutif dan legislatif. Ia menilai koordinasi dan kebersamaan antarunsur pemerintahan perlu diperkuat agar roda pemerintahan berjalan selaras.
Selain itu, konsep besar “wisata mendunia” dinilai belum tergambar secara utuh. Muhlis menilai perlu adanya penjabaran konsep yang jelas mengenai arah pengembangan setiap kawasan wisata, seperti Pangandaran, Batu Karas, Batu Hiu, dan wilayah lainnya.
Catatan lain yang menjadi sorotan adalah keterbukaan informasi publik, khususnya terkait peraturan daerah dan kebijakan strategis. Ia mencontohkan kurangnya sosialisasi Perda pengendalian minuman keras serta regulasi terkait tata ruang dan wilayah resapan air yang dinilai belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Muhlis menegaskan, evaluasi yang disampaikan bukanlah penilaian akhir, melainkan refleksi atas progres yang sedang berjalan.
“Pemerintahan ini masih berjalan. Penilaian kami berdasarkan progres yang terlihat hari ini. Harapannya, catatan ini menjadi bahan perbaikan ke depan,” pungkasnya.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan