Jakarta, inakor.id – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menerima undangan resmi dari Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia untuk berpartisipasi dalam telekonferensi internasional yang membahas dugaan kejahatan perang terhadap warga sipil di wilayah Belgorod, Rusia.
Telekonferensi bertajuk “War Crimes of the Armed Forces of Ukraine (AFU) Against Civilians in Belgorod Region” tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret 2026 pukul 19.00 WIB melalui platform Zoom. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Delegasi Federasi Rusia dalam Dewan Negosiasi Wina mengenai Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata.
Undangan kepada Wilson Lalengke tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov. Dalam surat tersebut, pihak Kedutaan Besar Rusia menyampaikan apresiasi atas profesionalisme serta sikap netral Wilson Lalengke dalam dunia jurnalisme, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Telekonferensi ini bertujuan memaparkan berbagai data dan kesaksian terkait dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di wilayah Belgorod. Materi yang akan disampaikan antara lain mengenai intensitas serangan, penggunaan pesawat nirawak, hingga dampak serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk fasilitas energi.
Menurut penyelenggara, sejumlah serangan yang menargetkan pembangkit listrik telah menyebabkan ratusan ribu warga di wilayah tersebut mengalami pemadaman listrik dan gangguan layanan dasar.
Sejumlah pembicara dijadwalkan hadir dalam forum internasional tersebut, di antaranya Rodion Miroshnik, Duta Besar Khusus Kementerian Luar Negeri Rusia yang menangani isu dugaan kejahatan oleh rezim Kiev; Alexey Chadayev, pakar teknologi pesawat nirawak; Scott Ritter, jurnalis dan tokoh publik asal Amerika Serikat; serta Olga Kurlaeva, reporter dan pembuat film dokumenter dari perusahaan penyiaran Rusia, VGTRK.
Selain itu, perwakilan Pemerintah Wilayah Belgorod juga dijadwalkan memberikan pemaparan mengenai kondisi di daerah tersebut. Beberapa saksi dari wilayah itu akan turut menyampaikan kesaksian langsung mengenai situasi yang mereka alami.
Telekonferensi ini akan dipandu oleh Iulia Zhdanova, Ketua Delegasi Federasi Rusia untuk Dewan Negosiasi Wina, yang bertindak sebagai moderator.
Menanggapi undangan tersebut, Wilson Lalengke menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam forum internasional tersebut. Ia menilai diskusi terbuka sangat penting dalam upaya memahami konflik dan mendorong perdamaian.
“Saya menghargai kesempatan untuk berpartisipasi dalam telekonferensi ini. Penting bagi komunitas internasional untuk mendengar berbagai data dan kesaksian yang disampaikan dalam forum seperti ini,” kata Wilson Lalengke dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).
Ia berharap forum tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.
“Saya berharap melalui diskusi ini dapat muncul langkah-langkah yang mendorong terciptanya perdamaian serta solusi yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Wilson juga menekankan pentingnya transparansi dan dialog dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang timbul akibat konflik bersenjata.
“Setiap upaya untuk mengungkap fakta dan membuka ruang dialog merupakan langkah penting menuju perdamaian. Diskusi semacam ini sebaiknya melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis independen,” tambahnya.
Telekonferensi tersebut direncanakan melibatkan peserta dari sekitar 50 negara di berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Para peserta yang diundang antara lain perwakilan diplomatik negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan BRICS, peserta Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), perwakilan negara-negara CIS dan ASEAN, organisasi kemanusiaan, akademisi, serta media internasional.
Untuk mendukung kelancaran komunikasi antar peserta, panitia menyediakan layanan penerjemahan simultan dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis.
Partisipasi Wilson Lalengke dalam forum ini dinilai mencerminkan peran jurnalis dan masyarakat sipil dalam mendorong dialog internasional mengenai isu keamanan dan kemanusiaan. Kehadiran tokoh jurnalis Indonesia tersebut juga menunjukkan keterlibatan masyarakat Asia Tenggara dalam diskursus global terkait konflik dan hukum humaniter internasional.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan