Pangandaran, inakor.id – Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran menggelar agenda silaturahmi sekaligus menyerahkan data nominatif objek tanah lokasi prioritas Reforma Agraria kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Senin (05/08/2025).
Silaturahmi SPP Pangandaran dalam upaya mendorong percepatan program Reforma Agraria yang berpihak kepada petani,yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Pangandaran ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Asep Noordin dan Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pertanahan. Data yang diserahkan berisi daftar nama petani, lokasi tanah, serta status penguasaan lahan yang telah digarap oleh masyarakat petani selama bertahun-tahun namun belum memperoleh kejelasan hukum.
Dewan Suro SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman, mengatakan, bahwa penyerahan data nominatif ini merupakan bagian dari langkah advokasi dan perjuangan jangka panjang petani dalam mengakses hak atas tanah secara adil dan berdaulat.
“Kami membawa aspirasi petani yang selama ini terus-menerus memperjuangkan hak atas tanah yang telah digarap secara turun-temurun. Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga bentuk pemulihan ketimpangan struktur agraria yang masih dirasakan petani kecil,” ujarnya
Ia menjelaskan, data nominatif yang dimaksud mencakup sejumlah lokasi prioritas yang selama ini masuk dalam peta perjuangan SPP.
“Ini sudah melalui proses verifikasi partisipatif di tingkat komunitas,” paparnya
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyampaikan dukungannya atas langkah yang diambil SPP. DPRD Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, organisasi petani, dan lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah SPP dalam merumuskan dan menyampaikan data nominatif ini secara sistematis. DPRD siap mengawal proses selanjutnya agar Reforma Agraria di Pangandaran tidak hanya menjadi wacana, tetapi terealisasi secara nyata di lapangan,” ungkapnya
Ia berjanji akan menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektor, melibatkan BPN, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bagian hukum pemerintah daerah.
“Guna memastikan seluruh tahapan Reforma Agraria berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku,” tandas Asep
Sementara itu, Rohimat Resdiana anggota Komisi I DPRD Pangandaran, yang turut hadir dalam kegiatan ini mengatakan, bahwa kehadiran data nominatif dari SPP akan menjadi landasan penting untuk menyusun langkah-langkah legislasi maupun pengawasan terhadap kebijakan pertanahan di daerah.
“Komisi I akan memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya menjadi arsip, tapi juga menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan daerah yang berpihak kepada petani. Reforma Agraria harus dibarengi dengan political will yang kuat,” tuturnya
Penyerahan data nominatif ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang SPP dalam memperjuangkan keadilan agraria melalui mekanisme negara. Reforma Agraria sendiri merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam rangka pemerataan akses sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan struktural di pedesaan.
Kegiatan silaturahmi ini ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan sesi dialog terbuka antara perwakilan petani, pengurus SPP, dan anggota DPRD yang hadir. Arif Budiman berharap langkah ini menjadi pintu masuk untuk kerja-kerja kolaboratif antara gerakan rakyat dan institusi negara dalam mewujudkan cita-cita Reforma Agraria sejati di Pangandaran.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan