PANGANDARAN, inakor.id – Arif Budiman salah satu Tokoh Masyarakat yang juga selaku Ketua Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran menyebut sikap KPU dan Bawaslu dinilai tidak jelas soal kegiatan sosialisasi peserta Pemilu 2024. Ketidakjelasan tersebut dikapitalisasi oleh partai politik untuk memasang baliho bernada kampanye, padahal belum masuk tahapan penetapan calon.
Arif Budiman mengatakan, dinilai tidak efektif karena yang bersangkutan belum mengetahui nama mereka masuk atau tidak dalam daftar calon tetap partai politik, hal tersebut tentunya akan membuat masyarakat bingung untuk menentukan pilihan mereka.
“Baliho terpasang dengan memajang partai politik yang mereka usung padahal belum mengetahui nama mereka masuk atau tidak kedalam daftar calon tetap partai politik,” jelas Arif, Selasa (10/10/2023).
Padahal sudah jelas tahapan kampanye sudah di atur oleh PKPU No. 15 pasal 79 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, bukan hanya itu Bawaslu kabupaten Pangandaran juga sudah menyerukan himbauannya yang terlampir pada surat No 34/PM.00 02/ K.JB-13/ 09/2023. Yang ditujukan kepada semua partai politik peserta pemilu.
“Namun semua itu tidak diindahkannya, bahkan seolah memberikan pelajaran politik yang buruk kepada masyarakat,” papar Arif
Arif berharap agar penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu dapat bekerja sama bagaimana pemilu 2024 berjalan baik, jujur dan adil.
“Kalau bisa SATPOL PP Kabupaten Pangandaran bersama tim gabungan lainnya segera mengambil tindakan, demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang jurdil,” pungkasnya (Agit Warganet)
