Cimahi, Inakor.id — Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan kini menjadi prioritas utama di tengah perubahan kebijakan pemerintah pusat, termasuk penghapusan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan aturan baru terkait sistem pendidikan.
Perubahan tersebut, menurutnya, membawa sejumlah tantangan baru, terutama soal daya tampung SMP dan SMA yang harus menyesuaikan dengan lonjakan lulusan SD setiap tahunnya.
Ike menjelaskan bahwa fokus pembangunan pendidikan tidak lagi sebatas pada pencitraan sekolah unggulan. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh sekolah baik negeri maupun swasta memiliki standar layanan yang setara.
“Fokus kami bukan lagi pada label sekolah unggulan, tetapi pemerataan kualitas pendidikan. Baik negeri maupun swasta, harus punya standar layanan yang sama,” ujarnya.
Ia menilai upaya mengejar pembangunan sekolah negeri semata untuk menampung seluruh lulusan justru dapat menghambat efektivitas pelayanan pendidikan.
Karena itu, kemitraan dengan sekolah swasta tetap harus dipertahankan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi.
Lebih jauh, Ike meyakini bahwa kualitas pendidikan yang merata di seluruh sekolah akan mampu mengurangi berbagai persoalan klasik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kalau kualitasnya merata, masyarakat tidak lagi terfokus pada satu sekolah tertentu,” tegasnya.
Dengan pendekatan pemerataan mutu, Ike optimistis pelayanan pendidikan di Kota Cimahi dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan bagi semua warga.
Tinggalkan Balasan