Pangandaran, inakor.id – Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti pentingnya pengelolaan dan optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai, program tersebut memiliki tujuan baik dalam memperkuat sektor ekonomi dan pembangunan desa, namun masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.
Dalam keterangannya, Ida Nurlela menjelaskan bahwa Presiden RI memiliki niat mulia melalui Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadikan desa sebagai pusat interaksi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, ia menilai implementasinya di lapangan masih belum berjalan maksimal.
“Tujuannya sangat bagus, desa dijadikan tempat interaksi dari berbagai sektor — ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Program ini punya pola yang berbeda, perlu proses panjang seperti pengajuan proposal bisnis, pelatihan (TOT), dan pembentukan manajer koperasi,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat telah memplot anggaran hingga Rp3 miliar untuk setiap program Desa Merah Putih, namun realisasinya masih dalam proses. Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi desa tertinggal.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlela menjelaskan bahwa komisinya bermitra dengan tiga lembaga strategis, yakni BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan. Ketiganya memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi nasional dan menyalurkan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami di Komisi VI terus berupaya agar keberadaan BUMN dan koperasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui CSR BUMN dan dukungan kementerian, kita bisa membantu membangun ketika pemerintah daerah mengalami defisit anggaran,” jelasnya.
Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di pusat, Ida Nurlela juga aktif menyerap aspirasi masyarakat di empat wilayah dapilnya: Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar. Dari hasil kunjungan tersebut, ia menemukan bahwa banyak daerah mengalami keterbatasan anggaran.
“Kami turun langsung untuk mendengar keluhan masyarakat. Ternyata hampir semua kabupaten mengalami defisit anggaran. Maka kami berusaha menghadirkan bantuan melalui jalur BUMN dan program kementerian agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Ida Nurlela menegaskan, peran wakil rakyat bukan hanya menyuarakan kepentingan masyarakat di Senayan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh lapisan bawah. Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh desa di Indonesia.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan