Cilegon – Inakor.id- Aliansi Masyarakat Marjinal, bersama beberapa kontraktor, ormas, dan Lembaga setempat, menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kota Cilegon terkait defisit anggaran 2024. Aksi berlangsung di depan Kantor Pemkot Cilegon pada Rabu (08/01/2025).
Defisit anggaran ini memberikan dampak signifikan pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk tenaga honorer seperti guru PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, TBN, guru madrasah, dan kader Linmas.
Ketua Koordinator Aksi, Faturrohman,”
mengatakan bahwa kondisi saat ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang buruk di bawah kepemimpinan wali kota saat ini. Ia menilai bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon belum bekerja secara maksimal dan harus bertanggung jawab atas defisit anggaran tersebut.
“Banyak pihak, termasuk insan pers, turut merasakan dampak dari devisit anggaran ini. Terdapat kebijakan yang memerintahkan kepala dinas untuk melanjutkan pengadaan barang dan jasa dengan nilai fantastis, meskipun belum ada kepastian pembayaran,” tegas Faturrohman.
Dalam orasinya, Faturrohman menyampaikan kekecewaan terhadap pemangku kebijakan yang dinilai kurang transparan. Ribuan guru honorer dan kader belum menerima hak mereka, dan gaji tersebut sangat berharga bagi mereka.
Aliansi Masyarakat Marjinal mendesak Pemkot Cilegon untuk memberikan solusi konkret dan komitmen yang jelas agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya. Mereka juga mengekspresikan kekecewaan terhadap wali kota yang hanya mengutus bawahannya untuk menemui mereka.
“Seharusnya pemimpin bertanggung jawab dan menemui masyarakatnya,” ujar Faturrohman.
Walaupun beberapa pihak menganggap devisit anggaran sebagai hal biasa, aliansi ini menolak pandangan tersebut.
Mereka menganggap tangisan ribuan guru honorer dan masyarakat yang terdampak sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan yang harus segera diatasi.
Faturrohman merasa bersyukur karena Pemkot Cilegon berjanji akan membayarkan honor guru selama tiga bulan yang belum dibayarkan pada tahun 2024.
“Jika janji ini tidak ditepati, kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Aziz Setia, Asda 1 Kota Cilegon, menyampaikan bahwa kewajiban pemerintah kota untuk membayar honor para guru honorer dan pihak ketiga lainnya akan dipenuhi.
“Kami akan bayar seluruh kewajiban kami khususnya untuk pihak ketiga di tahun 2025, insya Allah sebelum pelantikan wali kota yang baru,” tuturnya.
Terkait dengan surat edaran yang menyatakan bahwa honor yang tidak dibayarkan secara eksis akan hangus, Aziz menegaskan akan melakukan konsultasi agar para guru dan kader tetap bisa dibayar.
Pemkot Cilegon mencatat total kewajiban untuk tenaga honorer dan guru madrasah mencapai lebih dari 15 Miliyar rupiah.
“Secara aturan, kami akan bayarkan gaji guru honorer yang telah menjadi haknya,” tutup Aziz.
(Rohim)
Tinggalkan Balasan