Pangandaran, inakor.id – Kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, Ai Giwang Sari Nurani, S.H beserta simpatisan Paslon, mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 01. Dugaan tersebut diatur dalam Pasal 78 Huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Ai Giwang mengatakan, bahwa laporan tersebut berasal dari masyarakat yang menemukan adanya amplop berisi uang sejumlah Rp 50.000, disertai kertas yang memuat gambar pasangan calon nomor urut 01.
“Bahwa 44 orang melaporkan kejadian ini kepada timnya, yang kemudian melanjutkan laporan tersebut ke Bawaslu Pangandaran,” katanya, Jumat (11/10/2024).
Ia memaparkan, kejadian ini terjadi di Dusun Parapat, Pangandaran, dengan lokasi yang berbeda-beda, yaitu di tiga RT, dan terdapat 14 orang terlapor.
“Amplop-amplop tersebut dibagikan langsung ke rumah-rumah oleh tim pasangan calon. Distribusi dilakukan oleh Ketua RT dan Kader Posyandu yang mengaku sebagai bagian dari tim sukses pasangan calon nomor urut 1,” ungkap Ai Giwang
Ai Giwang meyakini, bahwa kejadian tersebut memenuhi unsur pelanggaran, karena uang dan selebaran pasangan calon nomor urut 01, diberikan dengan tujuan mengarahkan penerima untuk memilih pasangan tersebut dalam pemilihan mendatang.
“Saya berharap Bawaslu dan Gakkumdu dapat segera menindaklanjuti laporan ini dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Ini sudah mencederai demokrasi. Jelas ada praktik jual beli suara dalam kejadian ini,” tandasnya
Sementara itu, Kadiv HP2HM Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ade Adjat Sudrajat, mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut sekira pukul 15.05 WIB. Dirinya menegaskan bahwa Bawaslu akan memproses setiap laporan yang masuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, siapa pun yang melapor pasti kami terima. Laporan akan dikaji dalam waktu dua hari untuk menentukan apakah memenuhi syarat formil dan materil. Jika semua syarat terpenuhi, laporan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya,” tuturnya
Saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap kajian awal oleh Bawaslu Pangandaran. Bawaslu akan bekerja sesuai prosedur dan memastikan bahwa kajian dilakukan dengan cermat.
“Laporan ini baru akan diregistrasi setelah kajian awal selesai, yang memerlukan waktu dua hari kerja,” pungkas Ade Adjat Sudrajat (*)
Tinggalkan Balasan