Pangandaran, inakor.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan klarifikasi terkait isu dugaan kepengurusan ganda salah satu anggotanya. Klarifikasi tersebut dilakukan pada Jumat, 3 Januari 2026 di Sekretariat Partai DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Muhammad Taufiq, mengatakan bahwa hasil klarifikasi menyatakan pihak yang bersangkutan menegaskan tidak pernah menjadi pengurus maupun anggota partai politik lain.
“Berdasarkan klarifikasi hari ini, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menjadi pengurus ataupun anggota partai lain. Namun memang terdapat nama beliau yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) sejak tahun 2023 hingga 2024,” ujar Muhammad Taufiq kepada sejumlah wartawan.
Ia menjelaskan, menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya telah menginstruksikan langkah lanjutan agar persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan. DPD Golkar Pangandaran, kata dia, meminta klarifikasi resmi kepada DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat.
“Saya sudah mengintensifkan dan menugaskan yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi langsung ke DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat, agar dinyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan bukan lagi sebagai anggota Dewan Penasihat di Gerindra,” jelasnya.
Menurut Taufiq, langkah tersebut dilakukan untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat serta menjaga soliditas dan marwah Partai Golkar di Kabupaten Pangandaran. Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan tidak ada pelanggaran aturan kepartaian.
“Kami meminta surat resmi, apabila memang SK-08 Tahun 2024 itu merupakan miskomunikasi atau kesalahan administrasi. Yang terpenting, ada keterangan tertulis bahwa nama yang bersangkutan sudah tidak tercantum dalam struktur kepengurusan atau Dewan Penasihat Gerindra,” katanya.
Lebih lanjut, Taufiq menyebutkan bahwa proses klarifikasi internal juga telah dilengkapi dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, termasuk Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Pangandaran.
“Kami sudah menandatangani berita acara. Sekarang tinggal menunggu surat klarifikasi dari Gerindra Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Taufiq meminta insan pers dan masyarakat untuk bersabar menunggu proses tersebut. Ia memperkirakan klarifikasi resmi dari DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat akan dilakukan setelah masa libur berakhir.
“Mengingat saat ini masih suasana libur, kemungkinan yang bersangkutan akan melaksanakan klarifikasi ke provinsi pada hari Senin. Kami berharap setelah surat itu keluar, seluruh persoalan ini bisa selesai dan tidak lagi menjadi polemik,” pungkasnya.
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan