Bandung Barat, inakor.id – Public Policy Watch (PPW) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan makanan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yang mengakibatkan 72 warga harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Cipongkor dan 24 lainnya dirawat di RSUD Cililin.
Peristiwa ini terjadi pada kegiatan yang merupakan bagian dari program kerja unggulan pemerintah pusat. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang standar kualitas, pengawasan, dan akuntabilitas dalam implementasi program nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
PPW menyoroti lemahnya mekanisme quality control dan standar keamanan pangan dalam distribusi makanan pada program pemerintah. Program sebesar ini seharusnya menjamin makanan yang diberikan aman, bergizi, dan layak konsumsi
“Dari proses pengadaan, distribusi, hingga penyajian, pengawasan harus dilakukan secara ketat. Kasus ini mengindikasikan adanya celah dalam pengendalian mutu yang perlu segera ditutup,” Kata Direktur eksekutif PPW Azaz fauzan, via Whatsapp, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus bertanggung jawab atas insiden ini. Audit independen perlu dilakukan untuk memastikan penyebab keracunan, serta memastikan pihak-pihak yang lalai mendapatkan sanksi.
“Kami PPW mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program makanan ini, agar tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat,” tutur Azaz
Azaz menyerukan agar Pemerintah segera merilis hasil investigasi secara transparan kepada publik. Dilakukan audit kualitas pemasok dan penyedia makanan agar kasus serupa tidak terulang.
“Perlunya melibatkan pakar kesehatan, lembaga pengawas independen, dan masyarakat sipil dalam perbaikan program
Mengalihkan fokus program tidak hanya pada jumlah penerima manfaat, tetapi pada kualitas intervensi dan dampaknya terhadap kesehatan publik,” tandasnya
Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa program nasional yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dikelola dengan sistem pengawasan ketat dan berorientasi pada keselamatan publik. PPW siap mengawal proses evaluasi dan mendorong agar perbaikan kebijakan dilakukan segera, demi mencegah jatuhnya korban di masa mendatang. (*)
Tinggalkan Balasan