Pangandaran, inakor.id – Berita sebelumnya, Forum Diskusi Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) mendatangi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran untuk melakukan audiensi terkait dugaan kuat praktik korupsi dalam pengelolaan tiket masuk wisata Pangandaran, Rabu, (30/07/2025).
Kedatangan Fokus Mapan di kantor sekretariat DPD Partai Golkar Pangandaran disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Sekretaris DPD Golkar, Bendahara yang merangkap sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pangandaran, serta seorang anggota Komisi II dari Fraksi Golkar.
Melalui surat tertanggal 30 Juli 2025 Fokus Mapan menyampaikan aspirasi publik kepada DPC Partai Golkar Kabupaten Pangandaran.
Tedi Yusnanda Koordinator Fokus Mapan, dalam suratnya menilai bahwa persoalan pengelolaan tiket wisata Pangandaran telah berkembang dari isu pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu, menjadi indikasi tindak pidana korupsi yang lebih sistematis dan terstruktur.
Berdasarkan hasil diskusi publik dan audiensi dengan Polres Pangandaran, Fokus Mapan menilai bahwa kasus ini mengarah pada bentuk kejahatan birokrasi yang diduga melibatkan jejaring kekuasaan dan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, seperti vendor penyedia sistem digital tiket elektronik.
Selengkapnya klik : https://inakor.id/datangi-dpd-partai-golkar-pangandaran-fokus-mapan-dorong-fraksi-inisiasi-pansus-ungkap-kasus-dugaan-tiket-palsu/
Pasca Datangi Sekretariat DPD Partai Golkar, Fokus Mapan Juga Datangi Sekretariat DPC PKB
Pasca Forum Masyarakat Pangandaran (Fokus Mapan) mendatangi kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, kemudian giliran kantor sekretariat DPC PKB Kabupaten Pangandaran.
Kedatangan Fokus Mapan disambut langsung oleh Ketua DPC PKB dan jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Pangandaran.
Sama halnya dengan kunjungi Fokus Mapan ke Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Fokus Mapan membahas isu pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran Otang Tarlian menilai, bahwa persoalan pengelolaan tiket wisata Pangandaran telah berkembang dari isu pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu.
“Ini menjadi indikasi tindak pidana korupsi yang lebih sistematis dan terstruktur,” ujarnya
Ia menilai bahwa kasus ini mengarah pada bentuk kejahatan birokrasi yang diduga melibatkan jejaring dan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga.
“Ya seperti vendor penyedia sistem digital tiket elektronik,” ujar Otang
Pihaknya akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Langkah tersebut dianggap sejalan dengan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.
“Sebagai partai politik yang menjadi bagian dari kekuatan legislatif, sudah semestinya DPC PKB Pangandaran menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan mendorong transparansi dan keadilan,” tandas Otang
Diketahui dihari yang sama, selain mendatangi kantor sekretariat DPD Partai Golkar dan DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Fokus Mapan juga mendatangi kantor sekretariat DPD PKS Kabupaten Pangandaran dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran.**
(Agit Warganet)
Tinggalkan Balasan