Pangandaran, inakor.id – Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Bela Wisata Masyarakat Pangandaran menyatakan penolakan. Terhadap rencana pembangunan jaring apung budidaya ikan oleh PT. Pasifik Bumi Samudra (PBS) di wilayah perairan Pantai Timur Pangandaran.
Forum ini terdiri dari nelayan tradisional dan pelaku sektor pariwisata yang khawatir proyek tersebut akan berdampak negatif terhadap ruang hidup. Dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut dan pariwisata.
Pernyataan penolakan di sampaikan dalam sebuah diskusi terbuka pada Kamis (3/7/2025). Di salah satu rumah makan kawasan Pantai Timur.
Kegiatan ini di hadiri oleh perwakilan PT. PBS, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, TNI AL, Satpolair Polres Pangandaran, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Serta Forum Masyarakat Peduli Wisata dan para nelayan.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Wisata, Adi Pranyoto, menilai proyek jaring apung tersebut berpotensi mengganggu jalur tangkap nelayan tradisional.
“Ini bukan hanya soal proyek investasi, tapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang sudah lama bergantung pada laut,” ujarnya.
Senada, pengelola wisata bahari bernama Ade mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak visual dan gangguan terhadap wisatawan.
“Pemandangan pantai bisa terganggu. Kalau wisatawan tidak nyaman, kami sebagai pelaku usaha wisata yang akan merugi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Koordinator Keramba PT. PBS, Anggi Nugraha, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya peningkatan produksi perikanan laut. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami tidak berniat mengambil hak masyarakat. Justru kami ingin berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan,” ujar Anggi.
Namun, warga menilai lokasi yang di rencanakan terlalu dekat dengan zona tangkap nelayan dan kawasan wisata. Mereka meminta agar lokasi proyek di pindahkan ke area yang di nilai lebih aman secara sosial maupun ekologis.
Kepala Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Soleh Supriadi, menegaskan. Bahwa pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi teknis terkait proyek tersebut.
“Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan utama. Kami akan meminta kajian ulang sebelum mengambil keputusan lebih lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan HNSI Kabupaten Pangandaran, Usup, mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspirasi nelayan.
“Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai kami di singkirkan dari laut. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil,” tegasnya.
Diskusi di tutup dengan rencana peninjauan lapangan pada Jumat (4/7/2025). Masyarakat meminta pemerintah daerah segera memfasilitasi dialog lanjutan antara warga dan pihak perusahaan.
Warga juga berharap tidak ada keputusan yang di ambil secara terburu-buru sebelum tercapai kesepakatan yang adil, transparan. Dan berpihak pada kepentingan bersama.***
(Agit)
Tinggalkan Balasan