Pangandaran, inakor.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran tengah dalam tahap evaluasi menyusul munculnya berbagai masukan dari masyarakat terkait kualitas menu dan tata kelola distribusi.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta mendukung penurunan angka stunting. Secara nasional, program ini dirancang sebagai bentuk intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
Di Pangandaran, distribusi MBG sempat dihentikan sementara setelah adanya laporan sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan yang dibagikan. Penghentian dilakukan untuk keperluan penelusuran dan evaluasi lebih lanjut oleh pihak terkait.
Sejumlah wali murid menyampaikan harapan agar kualitas makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. “Kami mendukung program ini, tapi tentu ingin kualitasnya benar-benar baik karena ini untuk anak-anak,” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Sarasa Institute, Tedi Yusnanda, menilai evaluasi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis tersebut.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik. Karena itu, ketika muncul masukan dari masyarakat, sebaiknya dijadikan bahan perbaikan. Transparansi dalam pengelolaan dan distribusi akan memperkuat legitimasi kebijakan,” ujar Tedi, Rabu (25/2/2026).
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan pelaksana program membuka ruang komunikasi publik, termasuk terkait mekanisme pengawasan dan standar kualitas menu.
Terkait beredarnya informasi di masyarakat mengenai dugaan praktik percaloan atau pungutan dalam distribusi program, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi maupun bukti yang menguatkan kabar tersebut. Tedi menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar perlu diklarifikasi melalui mekanisme yang sah.
“Dalam konteks kebijakan publik, penting untuk membedakan antara informasi yang sudah terverifikasi dan yang masih berupa dugaan. Jika ada laporan, sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi agar bisa ditindaklanjuti secara objektif,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong agar pelaksanaan MBG mempertimbangkan potensi pangan lokal. Menurutnya, pelibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan setempat dapat memperkuat dampak ekonomi program di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana program di tingkat daerah belum memberikan keterangan resmi terkait hasil evaluasi sementara. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Masyarakat berharap proses evaluasi berjalan transparan dan menghasilkan perbaikan konkret, sehingga tujuan utama program meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.**
(AW/ AG)
Tinggalkan Balasan