Pangandaran, inakor.id – Ketua KUD Minasari Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyampaikan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kondisi nelayan saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pangandaran dari Komisi II di Tempat Pelayanan Ikan (TPI) Pangandaran.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung aktivitas pelayanan perikanan, termasuk sistem pelayanan, mekanisme pelelangan, serta berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di lapangan.
Jeje menilai, kehadiran anggota dewan di lapangan sangat penting agar mereka tidak hanya melihat laporan administratif, tetapi juga memahami kondisi riil yang terjadi di sektor perikanan.
“Kalau hanya melihat laporan di atas meja tentu tidak akan terlihat kondisi sebenarnya. Dengan turun langsung ke lapangan, kita bisa menilai bagaimana fungsi pelayanan berjalan, nilai transaksi, serta persoalan yang dihadapi nelayan,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
Ia menjelaskan, sektor perikanan memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan sektor lain seperti pertanian yang mendapatkan berbagai bentuk subsidi dan perlindungan harga.
Menurutnya, petani memiliki subsidi pupuk, bantuan sarana produksi, hingga standar harga gabah. Sementara nelayan harus berangkat melaut dengan biaya sendiri, termasuk bahan bakar yang harganya cukup tinggi, tanpa kepastian hasil tangkapan.
“Nelayan berangkat ke laut belum tentu mendapatkan ikan. Kalaupun dapat, jumlahnya tidak selalu pasti. Risiko yang dihadapi cukup besar,” kata Jeje.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil, termasuk terkait fasilitas pendukung maupun kebijakan retribusi agar tidak memberatkan mereka.
Jeje menegaskan, upaya perbaikan sistem pelayanan perikanan merupakan langkah yang baik, namun harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan bagi nelayan.
“Kita tentu mendukung perbaikan pelayanan. Tetapi nelayan kecil juga harus mendapat perlindungan dan perhatian dalam kebijakan daerah,” pungkasnya.**
(Agit Warganet/ Agus Giantoro)
Tinggalkan Balasan