JAKARTA, inakor.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Bambang Hariyanto, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, mulai Selasa hingga Kamis, 14-16 Januari 2025.
Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah bersama para pejabat utama (PJU) Kejati Sulteng mengikuti Rakernas secara virtual dari Aula Vicon, lantai 3 Kantor Kejati Sulteng.
Rakernas tahun ini mengusung tema “Asta Cita sebagai Penguat Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, dan Modern.”
Dalam sambutannya, Jaksa Agung RI, St. Burhanuddin, menegaskan bahwa Rakernas adalah forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan Kejaksaan dengan visi dan misi periode 2025-2029.
Visi dan Lima Misi Utama Kejaksaan
Jaksa Agung menyampaikan visi Kejaksaan untuk menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi utama, yaitu:
• Memantapkan supremasi hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
• Memperkuat penerapan keadilan restoratif berbasis hak asasi manusia.
• Membangun kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya budaya tertib hukum.
• Mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
• Meningkatkan tata kelola Kejaksaan dan membentuk aparatur yang profesional dan berintegritas.
Implementasi RPJPN dan Transformasi Kejaksaan
Rakernas juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, yang menjadi dasar transformasi Kejaksaan menuju “single prosecution system” serta memperkuat perannya sebagai “advocaat generaal.”
Jaksa Agung menekankan pentingnya pendekatan penindakan korupsi yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola, optimalisasi pemulihan aset nasional, dan penyempurnaan sistem penerimaan negara.
Pemaparan dari Tiga Menteri
Rakernas kali ini menghadirkan pemaparan dari tiga menteri:
• Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. I. Rachmat Pambudy, yang menekankan perencanaan berbasis data untuk transformasi sistem penuntutan.
• Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, yang menjelaskan kebijakan fiskal dalam mendukung kebutuhan pembaruan sistem Kejaksaan.
• Menteri PANRB, Rini Widyantini, yang menyoroti reformasi birokrasi untuk membangun Kejaksaan sebagai role model hukum profesional.
Acara diakhiri dengan peluncuran buku “Asta Cita” sebagai simbol komitmen Kejaksaan dalam menjaga integritas dan profesionalitas.
Rakernas ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkokoh sinergi internal dan memperkuat transformasi kelembagaan menuju Kejaksaan yang modern, profesional, dan berkeadilan. (jamal)
