DPD RI Kunjungi Kejati Sulteng Bahas Pilkada

PALU, inakor.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Bambang Hariyanto, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Yudi Triadi, S.H., M.H., serta para pejabat utama Kejati Sulteng, menerima kunjungan kerja anggota komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H..

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kajati Sulteng, lantai 3, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Rabu (3/7/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk, melakukan inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan di daerah mengenai isu dan permasalahan terkait tahapan perencanaan dan penganggaran Pilkada.

Menyerap aspirasi masyarakat daerah dalam proses penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan.

Selain itu, beberapa isu strategis terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 juga dibahas, antara lain:Tahapan (persiapan) Pilkada.

Ketertiban dan keamanan daerah dalam memasuki tahapan penyelenggaraan daerah.

Perencanaan dan penganggaran Pilkada.Dana hibah daerah kepada KPU dan Bawaslu, pelunasan tahap I dan tahap II.

Penyusunan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pilkada.QKesiapan penyelenggara, daftar pemilih, kampanye, dan logistik.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga netralitas Kepala Daerah/Pj Kepala Daerah, ASN, termasuk TNI dan Polri.

Upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak pemilih terjamin dan dapat memberikan hak pilihnya dengan aman dan bebas intervensi.

Isu strategis lainnya. Merespon hal tersebut, Kajati Sulteng menegaskan bahwa institusi kejaksaan akan mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi kejaksaan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Ia juga menambahkan bahwa satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah akan selalu menjunjung tinggi netralitas ASN dalam menyambut Pilkada Serentak 2024. (Jamal)