Pangandaran, inakor.id – Ramainya pemberitaan yang menyebar dan viral soal rencana pinjaman sebesar Rp. 350 Miliar dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang tidak ikut menghadiri Rapat Paripurja RAPBD menjadi APBD T.A 2024, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata akhirnya memberikan tanggapan kepada sejumlah media di RM. Saung Mangrove, Bojongsalawe, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat, Senin (27/11/2023).
Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, sebelum menjabat menjadi Bupati Pangandaran dirinya mengaku pernah menjadi Anggota DPRD di Kabupaten Ciamis.
“Saya juga pernah menjadi anggota (Wakil Ketua) DPRD di Kabupaten Ciamis, jadi sudah tidak heran kalau anggota DPRD bersikap seperti itu,” tutur Jeje kepada sejumlah wartawan
Bahkan dirinya mengaku paling vokal di DPRD Kabupaten Ciamis tapi diaktualisasikan dalam pemahaman suatu tata tertib dan ketentuan.
“Seharusnya di situ tempatnya menyampaikan segala persoalannya sampai walkout, bukan malah rame di luar dan juga media,” ujar Jeje
Lebih lanjut Jeje menyikapi pernyataan tokoh presidium yang sempat viral di media sosial.
“Ya dalam waktu dekat saya akan mengundang tokoh presidium, saya sendiri yang akan menerimanya,” jelasnya
Jeje menegaskan, selaku Bupati Pangandaran menyimak apa yang disampaikan masyarakat Kabupaten Pangandaran secara umum apalagi ini disampaikan langsung oleh tokoh presidium (pemekaran).
“Maka kita merasa senang betul karena di situ terlihat ada kepedulian terhadap Pangandaran, oleh karena itu kita akan undang para tokoh pemekaran sambil silaturahmi dalam waktu dekat ini,” tuturnya
Jeje menambahkan bahwa dirinya ingin tahu pemahaman mereka tentang itu atau informasi apa yang mereka dapatkan.
“Nanti kita juga akan sampaikan informasi dan sehingga nanti akan terjadi dialog,” paparnya
Kalau untuk Portofolio itu tidak gampang, harus di samping persetujuan dewan, katakan saja kita salah itu politis dengan dewan itu politis, kan di sampaikan tidak bisa jalan, itu di sampaikan kepada tiga Menteri, yakni ke Menteri Keuangan, Mendagri dan Bappenas. Salah satu saja tidak setuju itu akan gagal.
“Saya juga menghitung berapa kemampuan keuangan kita, ada persoalan persoalan di mana, satu melebihi masa bakti saya, maka harus ijin ke Mendagri, defisitnya melebihi ketentuan harus izin ke Menteri Keuangan. Jadi tidak gampang, maka apa lagi yang diperebutkan,” tegas Jeje
Langkah-langkah kebijakan itu banyak item yang akan di ambil, maka melalui dialog nanti semua akan disampaikan.
“Biar nanti informasinya lengkap sehingga dapat mengambil kesimpulan yang dinamis,” lanjut Jeje
Jeje menuturkan, bahkan bukan hanya dengan tokoh presidium saja siapapun yang ingin mengetahui informasi yang sebetulnya akan diundang.
“Saya khawatir para tokoh presidium menerima informasi yang tidak lengkap, makanya nanti akan saya jelaskan pada mereka,” pungkasnya (Agit Warganet)
