Pangandaran, inakor.id – Sarasa Pangandaran, merasa terpanggil untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, khususnya dalam masa transisi dan menjelang Pilkada 2024.
Tedi Yusnanda N pegiat Sarasa Pangandaran mengatakan, meskipun kepemimpinan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Pangandaran Drs. Benny Bachtiar, M.Si, dapat dikatakan singkat, peran Pjs Bupati Pangandaran sangat strategis.
“Baik dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan mengawal jalannya proses demokrasi di Pangandaran,” katanya via WA kepada inakor.id, Selasa (01/10/2024).
Tedi menjelaskan isi surat terbuka diantaranya, pertama, terkait masalah keuangan daerah yang saat ini mengalami defisit cukup signifikan. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian yang serius dan penanganan yang tepat.
“Kami meminta agar Bapak sebagai Pjs. Bupati mengelola keuangan daerah dengan prinsip good governance dan clean government. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, terutama dalam masa Pilkada yang rentan disusupi kepentingan politik yang tidak sehat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pangandaran kembali berada di jalur yang benar dan tidak semakin terpuruk akibat krisis keuangan ini,” paparnya
Kedua, mutasi yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi sorotan karena terindikasi adanya upaya politisasi birokrasi untuk kepentingan salah satu pasangan calon dalam Pilkada.
“Mutasi ini seolah dipaksakan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 273/487/SJ yang secara jelas melarang mutasi pejabat di masa Pilkada tanpa izin dari Kemendagri. Kami meminta agar Bapak meninjau kembali kebijakan tersebut dan mempertimbangkan untuk membatalkan mutasi yang telah dilakukan, demi menjaga netralitas ASN dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” tutur Tedi
Ketiga, dirinya menyoroti adanya upaya konsolidasi ASN yang melibatkan keluarganya untuk mendukung salah satu pasangan calon.
“Salah satu peristiwa yang mencolok terjadi pada hari Rabu, 25 September 2024, di mana pertemuan tertutup digelar di salah satu tempat di Pangandaran, dengan indikasi kuat bahwa kegiatan tersebut didukung oleh anggaran salah satu dinas. Fenomena ini sangat meresahkan dan merusak asas netralitas ASN yang semestinya dijunjung tinggi. Kami sangat berharap agar Bapak selaku Pjs. Bupati bisa mengambil tindakan tegas terkait hal ini,” ujar Tedi
Keempat, sebelumnya, juga terjadi mobilisasi siswa SMA dengan cara membagikan uang dan janji bonus untuk merekrut relawan bagi salah satu pasangan calon.
“Praktik politik uang ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil, serta merusak generasi muda kita yang seharusnya bebas dari kontaminasi politik praktis. Kami memohon kepada Bapak untuk memberi perhatian serius terhadap kasus ini dan memastikan agar tidak terjadi hal serupa ke depannya,” tandas Tedi
Lebih lanjut Tedi mengatakan, berbagai fenomena ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Pangandaran sedang berada dalam ancaman besar, baik dari sisi moralitas maupun integritas. Meskipun masa kepemimpinan Bapak sebagai Pjs. Bupati mungkin singkat. Ia menaruh harapan besar agar Pjs Bupati Pangandaran bisa menjaga jalannya demokrasi yang bersih dan adil.
“Peran Bapak akan sangat menentukan sejarah politik Pangandaran ke depan, dan kami yakin bahwa langkah-langkah tegas dari Bapak akan dikenang oleh masyarakat Pangandaran sebagai upaya menjaga kehormatan dan kejujuran dalam berdemokrasi,” imbuhnya
Tedi berharap Pjs Bupati Pangandaran dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu ini, demi terciptanya Pilkada yang sehat dan kepemimpinan yang lebih baik bagi Kabupaten Pangandaran.
“Semoga bapak (Pjs Bupati, red) dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat dan membawa perubahan yang positif bagi Pangandaran,” tutupnya (*)
